Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia <p><strong>Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial </strong></p> <p>Welcome to the official website of Sosio Yustisia. With a great concern for spreading knowledge of the legal systems in Indonesia to the broader communities, especially academics and legal practitioners, this website provides freely available journal articles.</p> <p><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="id" data-phrase-index="2">E-ISSN <a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/1616643889" target="_blank" rel="noopener">2776-3323</a></span></span></p> <p><span class="VIiyi" lang="en"><span class="JLqJ4b ChMk0b" data-language-for-alternatives="en" data-language-to-translate-into="id" data-phrase-index="2">P-ISSN <a href="https://issn.brin.go.id/terbit/detail/20210421431197604" target="_blank" rel="noopener">2776-4540</a></span></span></p> en-US anisfarida@uinsa.ac.id (Anis Farida) elva.imeldatur.rohmah@uinsa.ac.id (Elva Imeldatur Rohmah) Mon, 26 Oct 2026 06:56:09 +0000 OJS 3.3.0.13 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Kewenangan Gubernur Dalam Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Penunggak Pajak: Studi Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1231 <p><em>Penelitian ini membahas kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kewenangan gubernur dalam menetapkan kebijakan tersebut, tetapi juga pada keabsahannya jika ditinjau dari pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian dikaji melalui penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Gubernur dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan kewenangan yang sah. Namun, pembatasan akses pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah karena pengaturan sektor minyak dan gas bumi, termasuk penetapan konsumen BBM bersubsidi, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 memiliki dasar kewenangan yang sah dalam aspek optimalisasi pajak daerah, tetapi ketentuan pembatasan BBM bersubsidi berpotensi mengalami cacat kewenangan dan dapat diuji melalui mekanisme executive review maupun judicial review.</em></p> Muhammad Izza Nur Praditya Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1231 Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000 Tantangan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn Dari Stigma Victim Blaming di Era Digital https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1229 <p><em>Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (revenge porn) membuat perempuan korban menanggung dua lapis penderitaan: kerugian langsung dari perbuatan pelaku dan stigma masyarakat yang menyalahkan korban (victim blaming). Ketika penyalahan itu terjadi di dalam atau di sekitar proses hukum, ia berubah menjadi viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang melemahkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan tidak menganalisis putusan pengadilan tertentu. Analisis memakai teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dan teori gender untuk menilai pengaruh victim blaming terhadap efektivitas perlindungan hukum serta menemukan letak kesenjangan yuridis. Hasilnya menunjukkan bahwa victim blaming melemahkan perlindungan pada tiga aspek: keputusan untuk melapor, proses pemeriksaan perkara, dan pemulihan melalui restitusi serta penghapusan konten. Kesenjangan tersebut tidak berasal dari kekosongan norma. Ia bersumber dari rumusan Pasal 14 UU TPKS yang menurut pembacaan gramatikal belum memuat secara eksplisit penyebaran konten intim kepada pihak ketiga atau publik, dari pemrosesan perkara melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berorientasi pada kesusilaan dan berpotensi berada di luar kaidah perlindungan korban dalam UU TPKS, serta dari ketiadaan pedoman operasional yang melarang penyalahan korban pada tahap penyidikan.</em></p> Elvira Damayanti, Divani ‘Aina Nurlita Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1229 Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000 Kepastian Hukum Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya Pasca Berlakunya Perwali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1235 <p><em>Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk perizinan pemakaian tanah yang pengaturannya perlu dikaji dari aspek kepastian hukum. Berlakunya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah, yang mencabut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021, menjadi dasar untuk menelaah perubahan pengaturan IPT serta implikasinya terhadap kedudukan hukum pemegang izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan IPT setelah berlakunya peraturan tersebut, mengkaji kepastian hukum bagi pemegang IPT, serta menilai kesesuaian pengaturannya dengan hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali tersebut mengatur pelayanan IPT secara rinci, mulai dari peresmian, pemutihan, perpanjangan, hingga pencabutan, dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Surabaya Single Window, serta menjamin keberlakuan IPT yang terbit sebelumnya sampai masa berlakunya berakhir. Meskipun demikian, kedudukan pemegang IPT tetap terbatas karena IPT hanya berupa izin dan bukan hak atas tanah, sehingga dapat dicabut dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut pada dasarnya sejalan dengan hukum agraria nasional sepanjang IPT tidak dipahami sebagai pemberian hak atas tanah.</em></p> Moch. Qadafi Muslim Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1235 Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000 Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1236 <p><em>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menghidupkan kembali perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama karena Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor masih menyebut “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pascaputusan, penyelesaian ketegangan norma dengan UU Tipikor, dan implikasinya bagi penegakan hukum, termasuk batas penggunaan hasil audit BPKP dan APIP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 sebagai pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) Mahkamah menunjuk BPK sebagai lembaga negara audit keuangan, tetapi amar hanya menolak permohonan dan Mahkamah tidak membahas kedudukan BPKP dan APIP, sehingga klaim eksklusivitas BPK merupakan hasil penafsiran. Mahkamah tidak menyatakan adanya pertentangan norma, ketegangan baru muncul pada tahap penerapan. Ketegangan itu dapat diselesaikan melalui penafsiran konformitas disertai pemisahan antara membuktikan, yang tetap terbuka bagi penyidik, dan menetapkan jumlah kerugian, yang dipusatkan pada BPK. Karena konstruksi ini masih berupa tafsir, penelitian merekomendasikan peninjauan legislatif (legislative review) atas UU Tipikor dengan partisipasi publik yang bermakna serta penyesuaian regulasi turunan.</em></p> Wa Ode Siti Huria Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1236 Mon, 26 Oct 2026 00:00:00 +0000 Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemeliharaan Jalan Untuk Menjamin Keselamatan Pengguna Jalan https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1246 <p><em>Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di Kabupaten Sidoarjo, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 mencatat 42,489 km jalan dalam kondisi tidak mantap, sedangkan pada Maret 2025 terdapat 445 titik kerusakan jalan yang penanganannya dilakukan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pemeliharaan jalan dalam menjamin keselamatan pengguna jalan serta mengkaji kriteria pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas kerusakan jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang jalan, lalu lintas, administrasi pemerintahan, dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi dan penanganan jalan, bukan sebagai data lapangan hasil wawancara atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau memberikan tanda/rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan. Kerusakan jalan tidak serta-merta membuktikan kelalaian pemerintah. Pertanggungjawaban perlu dinilai berdasarkan kewenangan atas ruas jalan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, kecukupan respons termasuk tindakan pengamanan sementara, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian tersebut.</em></p> Alfina Khoirun Nisa, Firda Fitriani Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1246 Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0000 Rekonstruksi Norma Hukum Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1210 <p><em>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah ternyata membawa dampak yang lebih luas daripada sekadar urusan teknis pemilu. Putusan ini menyentuh langsung konstruksi norma otonomi daerah, terutama menyangkut hubungan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tulisan ini disusun untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut memengaruhi norma otonomi daerah, sekaligus merumuskan arah pembaruan norma yang dibutuhkan agar peraturan perundang-undangan yang ada dapat berjalan harmonis. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif, memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkannya secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut memperluas ruang partisipasi politik di tingkat lokal dan sejalan dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun di sisi lain, putusan ini juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma antara UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah, terutama menyangkut stabilitas pemerintahan di daerah, penataan sistem kepartaian lokal, serta kepastian hukum bagi penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera melakukan penyesuaian norma secara menyeluruh bukan hanya sepotong-sepotong dengan tetap berpegang pada prinsip negara kesatuan dan desentralisasi asimetris.</em></p> Muhammad Fahri Syarifuddin Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0 https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/1210 Fri, 06 Nov 2026 00:00:00 +0000