Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial

Pembangunan Hukum Berkelanjutan Bagi Ibu Kota Negara Nusantara Untuk Mewujudkan Green Digital Society

Anis Farida — 2026-05-03

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan agenda strategis nasional yang mengusung konsep forest city dan smart city sebagai dasar pembangunan berkelanjutan. Namun, integrasi antara pembangunan lingkungan dan transformasi digital masih memerlukan konstruksi hukum yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan green digital society di IKN Nusantara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan IKN yang berorientasi pada konsep green digital society memerlukan perencanaan hukum yang sistematis, meliputi pengaturan tata ruang, perlindungan lingkungan, kebijakan digitalisasi, pengelolaan sumber daya alam, serta sistem transportasi berkelanjutan. Hukum berfungsi sebagai tool of social engineering yang mengarahkan transformasi perilaku masyarakat menuju pola hidup yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi. Diskusi menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan IKN tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis dan infrastruktur, tetapi juga oleh efektivitas regulasi dan partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan lingkungan dan digitalisasi. Dengan demikian, pembangunan hukum yang berkelanjutan menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan IKN sebagai pusat green digital society di Indonesia.

Rekonstruksi Status Anak Luar Nikah dalam Sistem Hukum Indonesia: Distingsi antara Anak Zina dan Anak dari Perkawinan Tidak Tercatat

M. Ainun Najib — 2026-05-03

Artikel ini mengkaji rekonstruksi status anak luar nikah dalam sistem hukum Indonesia dengan menekankan distingsi antara anak dari perkawinan tidak tercatat dan anak hasil zina. Permasalahan utama terletak pada konstruksi hukum positif yang cenderung menyamakan kedua kategori tersebut, sehingga mengaburkan perbedaan ontologis dan implikasi hukumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta doktrin fikih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak dari perkawinan sah secara agama tetap memiliki legitimasi nasab, sedangkan anak hasil zina pada umumnya tidak, meskipun terdapat pandangan alternatif yang membuka ruang pengakuan melalui mekanisme tertentu. Sementara itu, hukum positif Indonesia belum memberikan pembedaan yang tegas dan cenderung menggunakan pendekatan berbasis hubungan biologis. Artikel ini menawarkan rekonstruksi melalui pendekatan dualistik, yaitu jalur legitimasi bagi anak dari perkawinan tidak tercatat dan jalur proteksi bagi anak hasil zina. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif dengan tetap menjaga prinsip perlindungan nasab dan hak anak secara proporsional.

Sistem Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal: Menimbang Efektivitas Pemilihan Ulang atau Kotak Kosong

Elva Imeldatur Rohmah — 2026-05-03

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan umum kepala daerah menjadi isu yang kian menonjol dalam demokrasi Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas dan kualitas representasi politik yang ditawarkan. Ketika hanya terdapat satu kandidat dalam kontestasi, opsi yang tersedia bagi pemilih menjadi terbatas pada memilih calon tunggal atau kotak kosong. Penelitian ini berfokus pada meningkatnya jumlah pemilihan dengan calon tunggal yang berpotensi mengurangi partisipasi pemilih dan legitimasi hasil pemilu. Dalam konteks ini, kotak kosong sebagai alternatif juga menjadi sorotan, mengingat implikasinya terhadap kepercayaan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pemilihan ulang dan kotak kosong dalam pemilihan kepala daerah, dampak pemilihan umum dengan calon tunggal, implementasi kotak kosong dalam pemilu di Indonesia, serta alternatif sistem pemilu dengan calon tunggal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keberadaan calon tunggal cenderung menurunkan partisipasi pemilih dan menciptakan skeptisisme terhadap proses demokrasi. Sementara itu, kotak kosong dapat menjadi sarana untuk mengekspresikan ketidakpuasan pemilih, namun hal tersebut tidak selalu menjamin perbaikan sistem. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformasi regulasi pemilu, penguatan kaderisasi dalam partai politik, memfasilitasi calon independen, peningkatan pengawasan dalam tiap proses pemilihan, serta inovasi dalam desain surat suara. Dengan demikian, sistem pemilihan umum diharapkan dapat meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.