Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial

Kewenangan Gubernur Dalam Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Penunggak Pajak: Studi Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025

2026-10-16T13:25:38+00:00

Penelitian ini membahas kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kewenangan gubernur dalam menetapkan kebijakan tersebut, tetapi juga pada keabsahannya jika ditinjau dari pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian dikaji melalui penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Gubernur dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan kewenangan yang sah. Namun, pembatasan akses pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah karena pengaturan sektor minyak dan gas bumi, termasuk penetapan konsumen BBM bersubsidi, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 memiliki dasar kewenangan yang sah dalam aspek optimalisasi pajak daerah, tetapi ketentuan pembatasan BBM bersubsidi berpotensi mengalami cacat kewenangan dan dapat diuji melalui mekanisme executive review maupun judicial review.

Tantangan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn Dari Stigma Victim Blaming di Era Digital

2026-10-16T13:26:02+00:00

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (revenge porn) membuat perempuan korban menanggung dua lapis penderitaan: kerugian langsung dari perbuatan pelaku dan stigma masyarakat yang menyalahkan korban (victim blaming). Ketika penyalahan itu terjadi di dalam atau di sekitar proses hukum, ia berubah menjadi viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang melemahkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan tidak menganalisis putusan pengadilan tertentu. Analisis memakai teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dan teori gender untuk menilai pengaruh victim blaming terhadap efektivitas perlindungan hukum serta menemukan letak kesenjangan yuridis. Hasilnya menunjukkan bahwa victim blaming melemahkan perlindungan pada tiga aspek: keputusan untuk melapor, proses pemeriksaan perkara, dan pemulihan melalui restitusi serta penghapusan konten. Kesenjangan tersebut tidak berasal dari kekosongan norma. Ia bersumber dari rumusan Pasal 14 UU TPKS yang menurut pembacaan gramatikal belum memuat secara eksplisit penyebaran konten intim kepada pihak ketiga atau publik, dari pemrosesan perkara melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berorientasi pada kesusilaan dan berpotensi berada di luar kaidah perlindungan korban dalam UU TPKS, serta dari ketiadaan pedoman operasional yang melarang penyalahan korban pada tahap penyidikan.

Kepastian Hukum Izin Pemakaian Tanah di Kota Surabaya Pasca Berlakunya Perwali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024

2026-10-16T15:26:21+00:00

Izin Pemakaian Tanah (IPT) di Kota Surabaya merupakan salah satu bentuk perizinan pemakaian tanah yang pengaturannya perlu dikaji dari aspek kepastian hukum. Berlakunya Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelayanan Pemakaian Tanah, yang mencabut Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2021, menjadi dasar untuk menelaah perubahan pengaturan IPT serta implikasinya terhadap kedudukan hukum pemegang izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan pengaturan IPT setelah berlakunya peraturan tersebut, mengkaji kepastian hukum bagi pemegang IPT, serta menilai kesesuaian pengaturannya dengan hukum agraria nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Izin Pemakaian Tanah, dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 28 Tahun 2024, serta literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perwali tersebut mengatur pelayanan IPT secara rinci, mulai dari peresmian, pemutihan, perpanjangan, hingga pencabutan, dengan pengajuan permohonan secara elektronik melalui Surabaya Single Window, serta menjamin keberlakuan IPT yang terbit sebelumnya sampai masa berlakunya berakhir. Meskipun demikian, kedudukan pemegang IPT tetap terbatas karena IPT hanya berupa izin dan bukan hak atas tanah, sehingga dapat dicabut dalam kondisi tertentu. Pengaturan tersebut pada dasarnya sejalan dengan hukum agraria nasional sepanjang IPT tidak dipahami sebagai pemberian hak atas tanah.

Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026

2026-10-16T15:27:58+00:00

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menghidupkan kembali perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama karena Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor masih menyebut “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pascaputusan, penyelesaian ketegangan norma dengan UU Tipikor, dan implikasinya bagi penegakan hukum, termasuk batas penggunaan hasil audit BPKP dan APIP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 sebagai pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) Mahkamah menunjuk BPK sebagai lembaga negara audit keuangan, tetapi amar hanya menolak permohonan dan Mahkamah tidak membahas kedudukan BPKP dan APIP, sehingga klaim eksklusivitas BPK merupakan hasil penafsiran. Mahkamah tidak menyatakan adanya pertentangan norma, ketegangan baru muncul pada tahap penerapan. Ketegangan itu dapat diselesaikan melalui penafsiran konformitas disertai pemisahan antara membuktikan, yang tetap terbuka bagi penyidik, dan menetapkan jumlah kerugian, yang dipusatkan pada BPK. Karena konstruksi ini masih berupa tafsir, penelitian merekomendasikan peninjauan legislatif (legislative review) atas UU Tipikor dengan partisipasi publik yang bermakna serta penyesuaian regulasi turunan.