Problematika Hak Politik Bagi Mantan Koruptor dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024

Abstract

Penelitian ini membahas problematika hak politik bagi mantan terpidana korupsi dalam Pemilu Legislatif 2024. Meskipun Indonesia menjunjung tinggi prinsip negara hukum dan hak asasi manusia, terdapat ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik politik. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 56 mantan koruptor mencalonkan diri sebagai caleg di berbagai tingkatan legislatif. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen partai politik dalam menjaga integritas pemilu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta menganalisis data primer dari UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 10 dan 11 Tahun 2023, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7/2017 dan Pasal 182 huruf g masih memberikan ruang pencalonan bagi mantan narapidana korupsi, meskipun putusan MK telah menegaskan perlunya masa jeda lima tahun dan pengumuman terbuka kepada publik. Di sisi lain, PKPU justru memperlonggar ketentuan tersebut. Ketidaksesuaian ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap pemilu dan lembaga legislatif. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, konsistensi penegakan hukum, serta penguatan etika partai politik. Keselarasan antara perlindungan hak politik dan penjagaan integritas demokrasi menjadi kunci untuk memastikan pemilu yang bersih dan adil.