Problematika Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Terhadap Indeks Korupsi Dana Desa

Abstract

Pengesahan RUU No. 3 Tahun 2024 terkait Perubahan Kedua atas UU No. 6 Tahun 2024 tentang Desa, yaitu terkait perpanjangan jangka waktu jabatan dari kepala desa yang awalnya dari 6 tahun menjadi 8 tahun banyak menuai kotroversi. Pasalnya, berdasarkan data dari sumber resmi menunjukkan bahwa kasus korupsi terbanyak datang dari desa. Hal tersebut menjadi landasan banyaknya kotroversi dari berbagai pihak atas pengesahan Undang-Undang tersebut yang dianggap tidak ada urgensinya. Ditunjang dengan fakta bahwa pemegang kekuasaan atau jabatan cenderung mempermudah jalan korupsi menguatkan implikasi semakin maraknya kasus korupsi dana desa. Studi ini menganalisis terkait ketentuan perpanjangan masa jabatan kepala desa yang berimplikasi terhadap maraknya korupsi dana desa menjadi pokok bahasan pada penelitian ini, yang mana kami menggunakan metode penelitian empiris yang melibatkan studi literatur serta berbagai rujukan dari sumber-sumber data. Hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu perpanjangan jangka waktu jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dapat meningkatkan kecenderungan penyalahgunaan kekuasaan, salah satu contohnya adalah penggunaan dana desa sebagai obyek. Sehingga penelitian ini berfungsi untuk mengkaji lebih jauh problematika dari pengesahan Undang-Undang No.3 tahun 2024 tentang desa terhadap indeks korupsi dana desa dengan harapan mampu membuka cakrawala berbagai pihak untuk lebih intensif dalam menguatkan penjagaan khususnya dalam pengelolaan anggaran desa.