Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Dalam Pemeliharaan Jalan Untuk Menjamin Keselamatan Pengguna Jalan
DOI:
https://doi.org/10.15642/sosyus.v6i2.1246Keywords:
Pemeliharaan Jalan, Tanggung Jawab Pemerintah, Kelalaian Pemerintah, Keselamatan Pengguna Jalan, Onrechtmatige OverheidsdaadAbstract
Pemeliharaan jalan merupakan bagian dari penyelenggaraan jalan yang berkaitan langsung dengan keamanan dan keselamatan pengguna jalan. Di Kabupaten Sidoarjo, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 mencatat 42,489 km jalan dalam kondisi tidak mantap, sedangkan pada Maret 2025 terdapat 445 titik kerusakan jalan yang penanganannya dilakukan secara bertahap. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan pemeliharaan jalan dalam menjamin keselamatan pengguna jalan serta mengkaji kriteria pertanggungjawaban hukum Pemerintah Kabupaten Sidoarjo atas kerusakan jalan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang jalan, lalu lintas, administrasi pemerintahan, dan perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat pemerintahan. Dokumen resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan kondisi dan penanganan jalan, bukan sebagai data lapangan hasil wawancara atau observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan rusak yang berpotensi menyebabkan kecelakaan atau memberikan tanda/rambu apabila perbaikan belum dapat dilakukan. Kerusakan jalan tidak serta-merta membuktikan kelalaian pemerintah. Pertanggungjawaban perlu dinilai berdasarkan kewenangan atas ruas jalan, pengetahuan atau informasi mengenai kerusakan, kecukupan respons termasuk tindakan pengamanan sementara, adanya kesalahan, kerugian, serta hubungan kausal antara kelalaian dan kerugian tersebut.
Downloads
References
Ayuni, Tampomury, Pangemanan Sofia E, dan Pangemanan Fanley N. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Minahasa Tenggara Dalam Pemeliharaan Infrastruktur Jalan. Vol.3, No. 2 (2023).
Borchard, Edwin M. “Government Liability In Tort.” Yale Law Journal, t.t.
Database Peraturan | JDIH BPK. “PERBUP Kab. Sidoarjo No. 12 Tahun 2022.” Diakses 4 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/232144/perbup-kab-sidoarjo-no-12-tahun-2022.
Database Peraturan | JDIH BPK. “PP No. 34 Tahun 2006.” Diakses 2 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/49132/pp-no-34-tahun-2006.
Database Peraturan | JDIH BPK. “UU No. 22 Tahun 2009.” Diakses 4 September 2026. http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009.
Gurusinga, Ena Bina Br, dan Merlien Irene Matitaputty. “Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Penyediaan Prasarana Jalan.” Jurnal Saniri 4, no. 1 (2023): 47–53. https://doi.org/10.47268/saniri.v4i1.1913.
Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad 1847 Nomor 23, khususnya Pasal 1365 dan Pasal 1366.
Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 940.
Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760.
Indonesia. Pemerintah Pusat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Mahmood, Dr Hashim Ahmed. “The Civil Liability Of The State For Its Breach Of Building And Maintaining The Road Network ’ ’Comparative Study ".” European Scholar Journal 2, no. 12 (2021): 77–83.
Pemerintah Kabuaten Sidoarjo. “Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Sidoarjo Tahun Anggaran 2024.” Februari 2025. https://adminweb.sidoarjokab.go.id/upload/files/1743037803-LKPJ%202024.pdf.
“Pertanggungjawaban Pidana Pada Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Kematian Atas Dampak Kerusakan Jalan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rembang Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN Rbg).” Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, advance online publication, 30 September 2021. https://doi.org/10.55357/is.v2i3.156.
Praptono, Eddhie. Reconstruction Of District / City Government Roles In Handling Provincial Road Damage Progressive Law-Based. 13 (2017).
Putra, Vareli Denastyan Agpenta, Sapto Hermawan, dan Asianto Nugroho. “Analisis Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur.” Jurnal Hukum, Pendidikan, dan Sosial Humaniora (Surakarta) Vol 2, no. 2, no. Tanggung Jawab Hukum Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dalam Pemeliharaan Jalan di Jawa Timur (2025). https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/808/1059.
Rachmi, Yulianti, dan Hasanah Budi. Implementasi Program Pemeliharaan Jalan Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Pupr) Di Kabupaten Pandeglang. Vol 6 No 2 (Oktober 2018): 111–25.
Rahman, Md Atiqur, Abdelhamid Mammeri, dan Samy Metari. “Intelligent Infrastructure for Enhancing Vulnerable Road User Safety Using Machine Vision Technologies.” International Journal of Intelligent Transportation Systems Research 23, no. 2 (2025): 1179–96. https://doi.org/10.1007/s13177-025-00507-7.
Rumate, Katrin Gabriela, Lendy Siar, dan Cobi E. M. Mamahit. Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan Atas Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas. Vol.XI/No.2 (Maret 2023).
Sawelet, Agnes, Salmon Eliazer Marthen Nirahua, dan Vica Jillyan Edsti Saija. “Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Jalan Rusak.” TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum 2, no. 3 (2022): 281–92. https://doi.org/10.47268/tatohi.
Sholihah, Dewi Zumrotus. “Perbaikan Puluhan Ruas Jalan Di Sidoarjo Digenjot, Target Mulus Sebelum Idul Fitri.” Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 25 Februari 2026. https://www.sidoarjokab.go.id/.
Sholihah, Dewi Zumrotus. “Tingkatkan kenyamanan warga, H. Subandi lakukan perbaikan jalan di tulangan, candi, dan porong dikebut.” Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Diakses 28 September 2026. https://www.sidoarjokab.go.id/.
Siregar, Solhani Guntur, Fahmi, dan Yetti. “Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Terhadap Kerusakan Jalan Yang Mengakibatkan Kecelakaan.” The Juris 8, no. 1 (2024): 313–31. https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1271.
“Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Berita.” Diakses 28 September 2026. https://www.sidoarjokab.go.id/berita/detail/1771813209/previous?
“Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo - Peta Jalan.” Diakses 28 September 2026. https://sidoarjokab.go.id/peta-jalan.
Wibawa, Ida Bagus Asrama, I. Nyoman Lemes, dan I. Wayan Rideng. “Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Buleleng Selaku Penyelenggara Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.” Jurnal Hukum vol.2 no.2 (Desember 2014). https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/viewFile/441/366.
Widya, Riska. “Bupati Sidoarjo pimpin Rapat Perbaikan Jalan: Targetkan Rampung sebelum Idul Fitri 1446 H.” Website Resmi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, 20 Maret 2025. https://www.sidoarjokab.go.id/.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
