Dilema Kewenangan Perhitungan Kerugian Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 menghidupkan kembali perdebatan mengenai lembaga yang berwenang menetapkan kerugian negara dalam perkara korupsi, terutama karena Penjelasan Pasal 32 ayat (1) UU Tipikor masih menyebut “instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk”. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pascaputusan, penyelesaian ketegangan norma dengan UU Tipikor, dan implikasinya bagi penegakan hukum, termasuk batas penggunaan hasil audit BPKP dan APIP. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus terhadap Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026 dengan Putusan Nomor 31/PUU-X/2012 sebagai pembanding. Hasil analisis menunjukkan bahwa dalam pertimbangan hukumnya (ratio decidendi) Mahkamah menunjuk BPK sebagai lembaga negara audit keuangan, tetapi amar hanya menolak permohonan dan Mahkamah tidak membahas kedudukan BPKP dan APIP, sehingga klaim eksklusivitas BPK merupakan hasil penafsiran. Mahkamah tidak menyatakan adanya pertentangan norma, ketegangan baru muncul pada tahap penerapan. Ketegangan itu dapat diselesaikan melalui penafsiran konformitas disertai pemisahan antara membuktikan, yang tetap terbuka bagi penyidik, dan menetapkan jumlah kerugian, yang dipusatkan pada BPK. Karena konstruksi ini masih berupa tafsir, penelitian merekomendasikan peninjauan legislatif (legislative review) atas UU Tipikor dengan partisipasi publik yang bermakna serta penyesuaian regulasi turunan.