Kewenangan Gubernur Dalam Pembatasan BBM Bersubsidi Bagi Kendaraan Penunggak Pajak: Studi Terhadap Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025

Abstract

Penelitian ini membahas kewenangan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bagi kendaraan yang masih memiliki tunggakan pajak berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025. Pembahasan tidak hanya berfokus pada kewenangan gubernur dalam menetapkan kebijakan tersebut, tetapi juga pada keabsahannya jika ditinjau dari pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian dikaji melalui penelusuran dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta sumber-sumber hukum lain yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Gubernur dalam optimalisasi pajak daerah, termasuk Pajak Kendaraan Bermotor, merupakan kewenangan yang sah. Namun, pembatasan akses pembelian BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak berpotensi melampaui kewenangan pemerintah daerah karena pengaturan sektor minyak dan gas bumi, termasuk penetapan konsumen BBM bersubsidi, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2025 memiliki dasar kewenangan yang sah dalam aspek optimalisasi pajak daerah, tetapi ketentuan pembatasan BBM bersubsidi berpotensi mengalami cacat kewenangan dan dapat diuji melalui mekanisme executive review maupun judicial review.