Tantangan Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Revenge Porn Dari Stigma Victim Blaming di Era Digital

Abstract

Penyebaran konten intim tanpa persetujuan (revenge porn) membuat perempuan korban menanggung dua lapis penderitaan: kerugian langsung dari perbuatan pelaku dan stigma masyarakat yang menyalahkan korban (victim blaming). Ketika penyalahan itu terjadi di dalam atau di sekitar proses hukum, ia berubah menjadi viktimisasi sekunder (secondary victimization) yang melemahkan perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dan tidak menganalisis putusan pengadilan tertentu. Analisis memakai teori sosiologi hukum Soerjono Soekanto dan teori gender untuk menilai pengaruh victim blaming terhadap efektivitas perlindungan hukum serta menemukan letak kesenjangan yuridis. Hasilnya menunjukkan bahwa victim blaming melemahkan perlindungan pada tiga aspek: keputusan untuk melapor, proses pemeriksaan perkara, dan pemulihan melalui restitusi serta penghapusan konten. Kesenjangan tersebut tidak berasal dari kekosongan norma. Ia bersumber dari rumusan Pasal 14 UU TPKS yang menurut pembacaan gramatikal belum memuat secara eksplisit penyebaran konten intim kepada pihak ketiga atau publik, dari pemrosesan perkara melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang berorientasi pada kesusilaan dan berpotensi berada di luar kaidah perlindungan korban dalam UU TPKS, serta dari ketiadaan pedoman operasional yang melarang penyalahan korban pada tahap penyidikan.