Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Sebagai Bentuk Pemenuhan Hak Konstitusional

Abstract

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi merupakan persoalan serius yang berdampak langsung pada kondisi fisik, psikologis, dan keberlanjutan akademik korban. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak korban kekerasan seksual di perguruan tinggi sebagai wujud pemenuhan hak konstitusional. Berdasarkan analisis terhadap kerangka hukum utama—seperti Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, PMA Nomor 73 Tahun 2022, dan UU Nomor 12 Tahun 2022 negara dan institusi pendidikan berkewajiban menyediakan mekanisme perlindungan komprehensif yang mencakup pelaporan aman, pendampingan, pemulihan medis serta psikologis, hingga jaminan kelangsungan studi. Meskipun regulasi dan mekanisme kelembagaan melalui Satuan Tugas telah dibentuk, pelaksanaan perlindungan dalam praktik masih menghadapi berbagai tantangan krusial, seperti ketimpangan relasi kuasa, budaya menyalahkan korban (victim blaming), stigma sosial, serta kebiasaan birokrasi kampus yang memprioritaskan reputasi institusi. Dalam perspektif hukum dasar, perlindungan dan pemenuhan hak korban bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk konkret pelaksanaan jaminan konstitusional atas rasa aman, perlindungan diri, martabat, kepastian hukum yang adil, serta hak atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28G Ayat (1), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, efektivitas perlindungan sangat bergantung pada komitmen kelembagaan dalam menjembatani norma hukum dengan implementasi nyata yang responsif terhadap kebutuhan korban.