Pembatasan Hak Asasi Manusia Atas Kesempatan Yang Sama Dalam Kontestasi Kepala Desa Pasca Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026

Abstract

Artikel ini mengkaji pembatasan hak asasi manusia atas kesempatan yang sama dalam pemerintahan pada pemilihan kepala desa pasca Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026. Pasal 42 ayat (4) peraturan tersebut mewajibkan perangkat desa mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala desa. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, artikel ini menjawab tiga permasalahan: kedudukan hak mencalonkan diri sebagai kepala desa dalam perspektif hak asasi manusia; kesesuaian kewajiban pengunduran diri tersebut dengan syarat pembatasan yang sah menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945; serta batas kewenangan peradilan dan implikasi administratif sengketa pencalonan. Hasil kajian menunjukkan bahwa jabatan kepala desa termasuk dalam perlindungan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 serta Pasal 25 ICCPR. Kewajiban pengunduran diri menimbulkan persoalan legalitas, karena pembatasan hak diatur dengan Peraturan Pemerintah dan bukan undang-undang, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010, serta persoalan proporsionalitas, karena mewajibkan pengunduran diri definitif tanpa opsi yang lebih moderat. Sengketa di Desa Balongdowo, Sidoarjo, menunjukkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara menguji keputusan, sedangkan keabsahan norma hanya dapat diuji di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Apabila gugatan dikabulkan, kekosongan jabatan dapat dijembatani melalui penjabat kepala desa dan pemilihan antarwaktu, tetapi norma peralihan masih diperlukan. Artikel ini merekomendasikan pengaturan dalam Undang-Undang Desa serta pertimbangan alternatif berupa cuti.