Rekonstruksi Norma Hukum Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

Authors

  • Muhammad Fahri Syarifuddin UIN Sunan Ampel Surabaya

DOI:

https://doi.org/10.15642/sosyus.v6i2.1210

Keywords:

Otonomi Daerah, Rekonstruksi Norma, Putusan Mahkamah Konstitusi, Ambang Batas Pencalonan, Pemilihan Kepala Daerah

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ketentuan ambang batas pencalonan kepala daerah ternyata membawa dampak yang lebih luas daripada sekadar urusan teknis pemilu. Putusan ini menyentuh langsung konstruksi norma otonomi daerah, terutama menyangkut hubungan antara UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Tulisan ini disusun untuk mengkaji sejauh mana putusan tersebut memengaruhi norma otonomi daerah, sekaligus merumuskan arah pembaruan norma yang dibutuhkan agar peraturan perundang-undangan yang ada dapat berjalan harmonis. Kajian dilakukan dengan metode yuridis normatif, memakai pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan-bahan hukum yang terkumpul dianalisis secara kualitatif-deskriptif, dengan menafsirkannya secara gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa putusan MK tersebut memperluas ruang partisipasi politik di tingkat lokal dan sejalan dengan semangat demokrasi yang terkandung dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945. Namun di sisi lain, putusan ini juga berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan norma antara UU Pilkada dan UU Pemerintahan Daerah, terutama menyangkut stabilitas pemerintahan di daerah, penataan sistem kepartaian lokal, serta kepastian hukum bagi penyelenggara pemilihan. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang segera melakukan penyesuaian norma secara menyeluruh bukan hanya sepotong-sepotong dengan tetap berpegang pada prinsip negara kesatuan dan desentralisasi asimetris.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Enggarani, Nuria Siswi. “Analisis Otonomi Daerah dalam Menguatkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).” Yustisia 2, no. 2 (Mei–Agustus 2013).

Firmansyah, Moch. Alif, dan Hananto Widodo. “Analisis Yuridis Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.” Indonesian Journal of Contemporary Law (2025).

Flassy, Marlina, Usman Idris, dan M. Zaenul Muttaqin. “Implementing Constitutional Court Decisions: Revising Indonesia’s 2024 Regional Head Election Law – A Case Study.” Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah 10, no. 1 (2025): 435–448. https://doi.org/10.22373/petita.v10i1.732.

Herlambang, Edwin. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor: 60/PUU-XXII/2024 sebagai Positive Legislator yang Melampaui Batas.” Tesis, Universitas Surabaya, 2026.

Isroji, Khoirul Anam, Andrie Irawan, Moh Shofiyul Huda MF, Ahmad Syafi’i Rahman, dan Fadzlurrahman. “Peraturan Daerah dalam Hirarki Perundang-Undangan Indonesia.” ASAS WATANDHI: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan 3, no. 1 (2024).

Junaidin, Iwan Satriawan, dan Nanik Prasetyoningsih. “Paradigm Shift in Nomination Thresholds and Electoral Justice Reconstruction: An Analysis of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024.” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 23, no. 1 (2024). https://doi.org/10.31941/pj.v23i1.7100.

Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1945.

Martitah. Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature? Jakarta: Konstitusi Press, 2013.

Muklis. “Efektivitas Pemilihan Kepala Daerah Melalui DPRD dan Pemilihan Secara Langsung oleh Rakyat dalam Sistem Demokrasi Indonesia.” SOSEK: Jurnal Sosial dan Ekonomi 2, no. 2 (2021).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-II/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diucapkan 20 Agustus 2024. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_11003_1724130779.pdf.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Ramadhanti, Neisya Aulia, Nur Nazmi Laila, Nafisya Luthfiana, Adinda Savitri, dan Harmoko. “Rekonstruksi Pemilihan Kepala Daerah dalam Sistem Hukum di Indonesia.” Indonesian Journal of Public Administration Review 2, no. 4 (2025): 1–16. https://doi.org/10.47134/par.v2i4.4542.

Sabrina, Dian Fitri. “Dampak Positif Putusan MK 60/2024 bagi Demokrasi Indonesia.” Seminar Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 17 September 2024.

Sinaga, Parbuntian. “Pemilihan Kepala Daerah dalam Konstruksi UUD NRI 1945.” Binamulia Hukum 7, no. 1 (Juli 2018).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Wiratno. “Memaknai Demokrasi dan Perkembangannya.” Jurnal Hukum 10, no. 1 (Juli 2022).

Downloads

Published

2026-11-06

How to Cite

Syarifuddin, M. F. . (2026). Rekonstruksi Norma Hukum Otonomi Daerah Dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial, 6(2), 301–330. https://doi.org/10.15642/sosyus.v6i2.1210

Issue

Section

Articles