Batas Konstitusional Kewenangan Negara dalam Pembatasan Kebebasan Berpendapat di Ruang Digital Berdasarkan Prinsip Proporsionalitas

Abstract

Perkembangan ruang digital membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan pendapat, kritik, dan informasi kepada publik. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan persoalan ketika negara melakukan pembatasan terhadap pendapat atau informasi tertentu dengan alasan menjaga ketertiban umum dan melindungi hak orang lain. Persoalan muncul ketika kewenangan tersebut digunakan secara berlebihan sehingga dapat membatasi kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital serta melihat bagaimana prinsip proporsionalitas digunakan untuk menentukan apakah pembatasan tersebut masih dapat dibenarkan secara konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan penalaran hukum preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berpendapat di ruang digital tidak dapat dilakukan secara bebas. Pembatasan harus memiliki dasar hukum yang jelas, tujuan yang sah, dan tetap memperhatikan hak warga negara. Prinsip proporsionalitas dapat digunakan melalui tiga tahap, yaitu suitability, necessity, dan proportionality stricto sensu. Ketiga tahap tersebut digunakan untuk melihat apakah pembatasan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, memang diperlukan, dan seimbang dengan dampaknya terhadap kebebasan berpendapat. Dengan demikian, negara tetap dapat melakukan pembatasan, tetapi tidak boleh sampai menghilangkan kebebasan masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan kritik di ruang digital.